NUSA TENGGARA TIMUR, SULTRAKU.COM – Labuan Bajo, Ibu Kota Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sudah cukup layak menjadi daerah otonom kota Labuan Bajo.
Sebab, jumlah penduduk yang terus mengalami peningkatan setiap waktu dan perkembangan Kota Labuan Bajo yang terus mengalami kemajuan dari waktu ke waktu, menjadi faktor pendukung pembentukan daerah otonom Kota Labuan Bajo.
“Saya kira sudah saatnya Labuan Bajo Ibu Kota Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) layak diperjuangkan menjadi daerah otonom kota Administratif Labuan Bajo,” kata Maksimus Ramses Lalongkoe, inisiator pembentukan daerah otonom kota Labuan Bajo di Jakarta, Sabtu (11/7/2022).
Kata dia, jumlah penduduk yang terus mengalami peningkatan setiap waktu dan perkembangan Kota Labuan Bajo yang terus mengalami kemajuan dari waktu ke waktu, menjadi faktor pendukung pembentukan daerah otonom.
Menurut Ketua Bidang Politik Pimpinan Nasional (Pimnas) Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) ini, ada banyak idikator Labuan Bajo diperjuangkan menjadi daerah otonom, selain indikator yang telah ditetapkan Undang-Undang. Labuan Bajo juga sudah ditetapkan menjadi kota super premium, sehingga memicu perkembangan termasuk peningkatan mobilitas masyarakat.
“Labuan Bajo itukan sudah ditetapkan menjadi kota super premium, sehingga memicu perkembangan termasuk peningkatan mobilitas masyarakatnya, maka layak diperjuangan jadi daerah otonom,” jelas akademisi ini.
Lebih lanjut mantan Tenaga Ahli DPR RI ini mengatakan, pembentukan daerah otonom kota Labuan Bajo ini juga agar memudahkan pekerjaan Bupati Manggarai Barat, selama ini. Ia mencermati, banyak waktu bupati tersita untuk mengurus tamu-tamu Ibu kota yang datang ke Labuan Bajo. Kondisi ini konsentrasi kerja bupati terbagi-bagi.
“Kalau saya cermati, selama ini banyak waktu bupati tersita untuk mengurus tamu-tamu Ibu kota yang datang ke Labuan Bajo, kan konsentrasi kerja bupati jadinya terbagi-bagi,” ujar mantan Jurnalis ANTV ini.
Ia berharap, ide pembentukan daerah otonom Kota Labuan Bajo ini perlu direspons positif masyarakat, agar semakin mudahnya pelayanan di daerah tersebut.
Seperti diketahui, pembentukan daerah otonom menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 33-43 haruslah memenuhi semua persyaratan yang ditentukan. Persyaratan ini dibuat agar daerah otonom yang baru benar-benar dibentuk atas aspirasi masyarakatnya dan bisa membangun daerah lebih maju.
Penulis: Kardin
