KENDARI, SULTRAKU.COM – Komite Nasional Pemuda Indonesia Sulawesi Tenggara, meminta kepada Gubernur Ali Mazi untuk tidak mengikutkan atlet asal sultra pada Pekan Olahraga Nasional (PON) Ke XX di Papua.
Permintaan itu bukan tanpa alasan, semua itu karena Indonesia sedang mengalami masalah pandemi COVID 19, ditambah lagi kondisi keamanan di Papua yang masih masih belum stabil.
Menurut Ketua DPD KNPI Sultra, Muhammad Amsar, keselamatan jiwa atlet lebih utama dan wajib dijaga di atas prestasi olahraga.
“Keselamatan jiwa atlet itu utama, persoalan prestasi olahraga, itu Sunnah,” jelas Amsar, Senin (9/8/2021).
Oleh karenanya, ia berharap Pemprov Sultra dapat melakukan rapat evaluasi dan mengambil kebijakan strategis dengan pertimbangan kemanusiaan.
“Soal pandemi yang sampai saat ini semakin menggila, kemudian soal ancaman kelompok KKB yang sampai saat ini masih dalam penanganan dan juga belum tuntas. Keamanan ini menyangkut jiwa panitia dan atlet yang akan bertanding,” jelasnya.
Ditambahkannya, jika Pemprov memaksakan untuk mengikutkan atletnya di PON Papua, berarti akan kontra produktif terhadap kebijakan nasional dalam mencegah penyebaran COVID-19.
”Selain COVID-19, ini persoalan nyawa anak bangsa, saya yakin saudara saya yang di Papua juga kan memaklumi kondisi ini,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua KONI Sultra, Abdul Salam Sahadia mengatakan, tidak ada alasan bagi Sultra untuk tidak ikut dalam perhelatan PON di Papua. Sebab menurutnya, Sultra adalah bagian dari bangsa Indonesia yang harus selalu mendukung setiap perhelatan nasional.
“Yang harus kita lakukan saat ini adalah mendoakan seluruh atlet yang akan mengikuti PON di Papua selalu diberikan kesehatan hingga hari H-nya,” ucapnya.
Untuk itu, anggota DPRD Sultra ini meminta masyarakat ikut mendoakan para putra putri terbaik Sultra yang akan berlaga di PON Papua dapat mengharumkan nama baik nantinya.
“Jujur saja kita pasti bangga jika para atlet asal Sultra mampu menunjukkan prestasi di kancah nasional. Bahkan menurutnya, putra dan putri terbaik Sultra itu akan membangkitkan optimisme,” jelasnya.
Di tempat yang terpisah, Ketua PBSI Sultra, Laode Bariun menerangkan, jika PON XX Papua sudah mengalami penundaan pada tahun 2020, dan tahun ini telah ditetapkan pada Oktober 2021 bahkan jadwal tersebut sudah mendapatkan persetujuan dari Presiden RI dengan pertimbangan baik dari kondisi pandemi COVID-19.
“Kalau soal keamanan sehingga ada pihak yang meminta Sultra tidak diikutkan di event tersebut, itu adalah keliru dan tidak rasional, tidak mungkin pemerintah mengizinkan jika tidak kondusif dan Pemerintah Papua sudah memberi jaminan kegiatan akbar olah raga tersebut,” jelas Pakar Hukum Tata Negara asal Sultra.
Lebih lanjut Direktur Pasca Sarjana Universitas Sulawesi Tenggara (Unsultra) ini mengatakan, jika Sultra menolak untuk ikut di PON Papua itu harus ada alasan mendasar.
“Itu karena pemerintah pusat dalam hal ini presiden sudah siap membuka acara PON XX tersebut dan persiapan Sultra siap berlaga di PON XX Papua,” bebernya.
