KENDARI, SULTRAKU.COM – Indonesia kembali mengenang Hari Lahirnya Pancasila 1 Juni 2021 sebagai dasar negara.
Perjalanan pancasila dari masa ke masa menjadi tameng kehidupan berbangsa dan bernegara. Hingga memasuki era reformasi pun tantangan dan pengaruh kekuatan kapitalis global makin menguat spesifiknya pada aspek ekonomi di Indonesia.
Ketua Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari, Hervin mengatakan, kemiskinan Indonesia dijadikan sebagai alasan kekuatan asing untuk membantu Indonesia.
Menurut Hervin, bangsa asing semakin menempatkan Indonesia sebagai sasaran jarahan, pada saat bersamaan wacana pembangunan membutuhkan investasi asing yang sudah menjadi mantra suci di kalangan elit politik dan pengusaha.
“Hal ini yang menjadi keprihatinan kita tidak menjadikan pancasila sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara pada aspek pembangunan ekonomi padahal kita punya Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah, tanpa harus bergantung penuh pada pihak asing,” ungkapnya, Selasa (1/6/2021).
Selanjutnya, ia memuturkan di Sulawesi Tenggara (Sultra) tersimpan SDA yang melimpah ruah, merupakan salah satu daerah penghasil tambang nikel terbesar, meliputi wilayah Kabupaten Konawe, Konawe Selatan, Konawe Utara, Kolaka, Kolaka Utara dan wilayah kepulauan seperti Kabupaten Konawe Kepulauan dan Pulau Kabaena di Kabupaten Bombana.
Ia menambahkan, tetapi dengan kekayaan alam Sultra ini sungguh sangat jauh dari kata kesejahteraan masyarakat Sultra, karena justru pengusaha tambang lokal dan nasional berburu mencari kekuasaan, keuangan dan kesejahteraan pribadi.
“Hal yang sama pun pemerintah membantu mencaplok masyarakat dan tanah di Sultra dengan memasukan ratusan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Bumi Sultra ini dan mengkerdilkan potensi Sumber Daya Manusia (SDM) Sultra,” lanjutnya.
Menurutnya, para mafia pengusaha tambang nikel berburu mencari keuntungan sendiri dengan cara tak lazim atau melanggar peraturan perundang-undangan sehingga berimplikasi negatif pada lingkungan dan kemanusiaan di Sultra.
“Maka dari itu masih minimnya kesadaran terhadap pancasila yakni pada sila ke-5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia dan tidak menjadikan pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum,” jelasnya.
Hervin menuturkan, keprihatinan pancasila tak hanya pada aspek ekonomi di Sultra, tetapi juga pada aspek persatuan yakni masih banyak sekat dan pembedah yang meluluh lantahkan esensi persatuan Indonesia pada pancasila dengan adanya isu SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan).
Menurutnya, hal tersebut seperti masih diwarnai dengan konflik dan menjatuhkan korban antar sesama masyarakat di Sultra.
“Padahal kita harus sadari walaupun kita plural tapi kita hidup dalam satu rumpun dan tujuan yang sama yakni menjadikan pancasila sebagai perekat antar sesama perbedaan, olehnya itu mari kita jadikan pancasila sebagai kesadaran implementasi,” ajaknya.
Selanjutnya Ketua MPM UHO ini juga menyinggung persoalan tragedi kemanusiaan pada 26 September 2019 lalu, yakni meninggalnya 2 orang Mahasiswa UHO pada aksi unjuk rasa terkait revisi UU KPK dan KUHP yang terkonsolidasi dalam gerakan melibatkan seluruh kampus di Kota Kendari.
Secara kelembagaan pihaknya masih mempertanyakan asas keadilan dan supremasi penegakan hukum dalam penanganan kasus pembunuhan mahasiswa yang dilakukan oleh aparat kepolisian yang menurutnya tidak bersandarakan pada pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum.
Hervin berkeyakinan dengan adanya kolaborasi antara pemerintah, pengusaha, TNI-Polri, pemuda, mahasiswa, masyarakat dan seluruh stakeholder yang lainnya dalam hal mengamalkan nilai-nilai pancasila dengan kesungguhan hati dan penuh rasa tanggung jawab maka Sultra akan menjadi garda terdepan untuk Indonesia maju di masa sekarang dan yang akan datang.
