KENDARI, SULTRAKU.COM – Anggota Ombudsman RI, Hery Susanto menjadi keynote speaker dalam seminar nasional Perspektif Pelayanan Publik dan Pembangunan Berkelanjutan dalam pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang diselenggarakan oleh Fisip Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari di Hotel 9 Kubah, Rabu (27/9/2023).
Dalam pemaparannya, Hery mengatakan, dalam pembangunanan berkelanjutan harus bisa mengakomodir tiga aspek yaitu ekologi, ekonomi dan sosial, untuk bisa mewujudkan itu seluruh stakehokders harus bersinergi kuat satu sama lainnya. Pemerintah harus berada di lini depan untuk mengakomodasi seluruh elemen stakeholders terkait.
Hery menyebutkan, Ombudsman RI telah mengunjungi kawasan pertambangan di Sulawesi Tenggara dan melihat secara langsung area pertambangan menyebabkan lahan gundul.
“Kami lihat kawasan pertambangan gundul, ini perlu diperhatikan kembali tata kelolanya. Pengelolaan pertambangan harus menjalankan jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang. Menurut data Kementerian ESDM, tingkat kepatuhan terhadap 2 jaminan tersebut di lapangan masih rendah, kurang dari 60% total pemilik IUP,” jelas Hery.
Dalam pembangunan berkelanjutan ada 4 prinsip yang mesti dilaksanakan yakni pemerataan dan keadilan sosial, menghargai keanekaragaman, pendekatan integratif dan perspektif jangka panjang. Inilah yang mesti menjadi pedoman, khususnya bagi pemerintah kementerian, lembaga dan pemda sebagai regulator dalam pembangunan berkelanjutan utamanya dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
Pendekatannya pada keberlanjutan multiaspek yakni keberlanjutan politik, hankam, ekologi, ekonomi, ekonomi sektoral/daerah, dan sosial budaya.
“Jadi intinya pembangunan berkelanjutan bisa terwujud itu harus ada sinergitas yang kuat antar stakeholders dari pusat dan daerah,” pungkasnya.
Seminar turut dihadiri oleh Wakil Rektor III Universitas Halu Oleo, Nur Arafah, pengurus Kadin pusat Haris Andi Surahman, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo, Eka Suaib, Sarlan Adijaya Dosen FIB dan Rahma Wijayanti Asisten KU V Ombudsman RI.
Penulis: Adinda Septia Putri
Editor: Kardin
